Referensi Terkait Pemkab Nias Kirim Tenaga Kerja Ke Batam

Beberapa waktu terakhir sempat heboh terdengar bagi sebagian masyarakat Nias yang ada di Kota Batam tentang adanya informasi pengiriman calon tenaga kerja dari Kabupaten Nias ke Batam. Informasi yang awalnya dinilai hanya sebatas isu, ternyata benar sesuai dengan keterangan yang disampaikan Pemkab Nias melalui sekretariat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Baca : Pemkab Nias Rekrut Tenaga Kerja Untuk Dikirim Ke Batam). 

Hal ini bisa saja menjadi salah satu terobosan dari pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Nias, namun kerjasama yang sangat singkat ini mengundang keraguan dari sebagian masyarakat khususnya Nias yang sudah bertahun-tahun berdomisili dan menjadi penduduk Kota Batam.

Kadis Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Nias mengatakan menjamin keberadaan calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Batam, seperti dikutip Nias-Bangkit.Com.

Waspada bagi perusahaan-perusahaan perekrut tenaga kerja, tidak jarang yang dinyatakan sebagai perekrut tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang penempatan tenaga kerja, perusahaan ini sering dikenal dengan istilah Penyalur. Perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya memberikan beberapa syarat bagi tenaga kerja yang disalurkannya, antara lain pemotongan gaji, Ijajah ditahan, dan perlu diketahui jika mess disediakan, maka gaji juga akan dipotong untuk biaya mess tersebut. Artinya mess yang ditawarkan tidaklah gratis. Bisa-bisa nantinya gaji yang diterima oleh karyawan sangat kecil.

Pertanyaan yang sederhana timbul, kenapa harus jauh-jauh Ke Nias hanya merekrut 20 orang…?? Bukankah di Kota Batam sendiri masih ribuan bahkan puluhan ribu yang masih merindukan pekerjaan…??, Ini pertanyaan yang sederhana sekali yang perlu disikapi oleh pemerintah Nias. Bukankah di Batam masih ribuan yang antri di depan pintu gerbang perusahaan setiap hari hanya untuk mengantar lamaran pekerjaan..??, Hmmmm…rasa kuatir itu jelas, kenapa harus terbang jauh cari tenaga kerja. Dimata tenaga kerja Batam, perusahaan-perusahaan penyalur sudah bernilai buruk, dan ujung-ujungnya nanti bermasalah.

Sekali lagi penempatan tenaga “outsourching” perlu disikapi secara profesional, dan harus dipikirkan secara logis. Mungkin pertanyaan sederhana tersebut di atas bisa menjadi salah satu bahan referensi buat Pemkab Nias dalam mengirimkan anak-anak muda Nias ke Luar Daerah untuk bekerja. Dan juga bagi anda yang telah direkrut, waspada dan hati-hati dengan iming-iming gaji, iming-iming tempat tinggal, perlu anda pikirkan sejauh mungkin referensi ini. Anda datang Ke Batam, percayalah anda masih belum langsung bekerja, perlu pemberesan administrasi kependudukan terlebih dahulu, karena itu hukumnya.

Tulisan ini kami sampaikan, hanya sebatas referensi tidak memiliki muatan-muatan yang lain. Share satu sama lain tidaklah menjadi masalah, semua kembali pada tekad dan niat yang tulus. Pengalaman-pengalaman sebelumnya adalah salah satu guru yang sangat berharga.

Disini saya share link yang barangkali menjadi acuan serta referensi tentang perusahaan yang bekerjasama dengan Pemkab Nias yang pernah dimuat koran besar di Batam PT Danka Hureco Berikan Jasa Konsultasi Tenaga Kerja.

 

Fungsi Materai

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU 13/1985”), fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi, jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi Bea Meterai yang terutang.

2. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa surat pernyataan tetap sah walaupun tidak dibubuhi meterai. Akan tetapi, karena surat tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dikenakan Bea Meterai sebagai pajak dokumen. Surat pernyataan yang belum dibubuhi meterai tetapi ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, maka pelunasan Bea Meterai dilakukan dengan Pemeteraian Kemudian.

Menurut Pasal 1 huruf a Kepmenkeu No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dgn Cara Pemeteraian Kemudian (“Kepmenkeu 476/2002”), pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Pemeteraian kemudian juga dilakukan atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia (Pasal 1 huruf c Kepmenkeu 476/2002). Baca lebih lanjut

Perbedaan antara Perjanjian dan MoU

A. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau juga biasa disebut dengan Memorandum of Understanding (“MoU”) atau pra-kontrak, pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya, khususnya bidang komersial, MoU sering digunakan oleh pihak yang berkaitan.

MoU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Mengutip dari Jawaban Biro Riset Legislative (Legislative Research Bureau’s) bahwa MoU didefinisikan dalam Black’s Law Dictionary sebagai bentuk Letter of Intent. Adapun Letter of Intent didefinisikan: Baca lebih lanjut